Penerbitan Visa Umrah Dimulai Hari ini
Menurut Iqna mengutip Sabanews, Arab Saudi akan mulai menerbitkan visa Umrah mulai hari ini, 17 Mei (tanggal 1 Dzul-Hijjah, waktu Saudi). Kementerian juga mengumumkan bahwa "penerimaan jamaah Umrah akan dimulai dua minggu setelah itu."
Tahun lalu, pihak Saudi mulai menerbitkan visa sejak awal Dzulqadah, tetapi tahun ini, pembaruan pada sistem NUSUK (penambahan informasi pribadi dan riwayat perjalanan) menyebabkan penundaan selama satu bulan dalam mengaktifkan penerbitan visa.
Mohammed Al-Bassami, Kepala Keamanan Publik dan Kepala Komite Keamanan Haji Saudi, mengunjungi pasukan keamanan Haji dan lembaga militer yang mendampingi dan berpartisipasi dalam melayani para jamaah haji di Baitullah pada tahun 1447 Hijriah di tempat-tempat suci, dan menekankan kesiapan penuh semua pasukan untuk memulai ritual Haji.
News 24 menulis: “Selama kunjungan ini, Al-Bassami menekankan bahwa rencana keamanan dan pengorganisasian telah siap dan tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para jamaah sehingga mereka dapat menyelesaikan ibadah Haji mereka dengan mudah dan damai”.
Tahun ini, jamaah manca negara dapat melaksanakan Umrah secara terpisah dua hari setelah berakhirnya ritual Haji (mulai tanggal 14 Dzulhijjah). Namun, Organisasi Haji dan Ziarah negara kita belum mengeluarkan izin untuk mengirim jamaah.
Denda 50.000 riyal untuk keterlambatan meninggalkan Arab Saudi setelah visa habis masa berlakunya
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa setiap warga negara manca negara yang menunda meninggalkan negara tersebut setelah visa masuknya habis masa berlakunya akan dijatuhi hukuman denda hingga 50.000 riyal, penjara hingga 6 bulan, dan deportasi dari negara tersebut.
Kementerian Dalam Negeri mengimbau semua pihak untuk mematuhi pedoman musim haji tahun ini dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan keselamatan dan keamanan para jamaah, serta menekankan bahwa pelanggaran terhadap pedoman ini akan dikenakan sanksi hukum. (HRY)
