IQNA

14:31 - February 07, 2021
Berita ID: 3475032
TEHERAN (IQNA) - Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan pernyataan pada Kamis (4/2), dengan mengungkapkan "keprihatinan mendalam" atas deklarasi keadaan darurat di Myanmar, menyerukan pembebasan semua tahanan, termasuk Aung San Suu Kyi tetapi tidak mengecam kudeta tersebut.

Euro News melaporkan, tentara Myanmar merebut kekuasaan pada hari Senin dengan penangkapan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil negara itu, dan sekelompok politisi dan pejabat pemerintah Myanmar.

Beberapa diplomat mengatakan teks yang diusulkan Inggris mengecam kudeta militer di Myanmar, tetapi anggota Dewan Keamanan PBB mengubah teks untuk memenangkan dukungan dari Cina dan Rusia, yang menentang kalimat kudeta tersebut.

Namun dalam pernyataannya, Dewan Keamanan PBB menekankan perlunya dialog dan kompromi berdasarkan kemauan dan hasrat rakyat Myanmar.

Para diplomat merasa kesulitan untuk bernegosiasi dengan Cina mengenai Myanmar, karena mereka mengatakan Cina menyebut situasi saat ini di Myanmar sebagai masalah internal.

Pernyataan Dewan Keamanan PBB datang ketika Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada hari Kamis: “Militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan dan membebaskan pejabat dan aktivis yang ditahan pasca kudeta.”

Dia mengatakan AS sedang bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mengatasi kudeta para jenderal di Myanmar pada hari Senin.

Dengan kudeta di Myanmar, Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih negara itu dan anggota lain dari pemerintahan dan partainya ditangkap.

Oleh karena itu, Presiden AS mengatakan bahwa tentara Myanmar harus mundur dan membebaskan para politisi dan pejabat yang ditangkapnya. Dia juga mengatakan bahwa pembatasan komunikasi harus dicabut dan kekerasan harus dihindari.

Di bagian lain pidatonya, Presiden AS menekankan bahwa tidak boleh ada kekuatan yang berusaha untuk mengalahkan keinginan rakyat atau mencoba menghancurkan hasil pemilihan yang kredibel.

Biden pada Senin mengancam akan memberlakukan kembali sanksi kepada pemerintah Myanmar, dengan alasan bahwa AS telah mencabut sanksi-sanksi sebelumnya terhadap Myanmar untuk membantu memperkuat demokrasi.

Mantan Presiden AS, Barack Obama mulai mencabut sanksi Washington terhadap Myanmar pada 2011, tetapi kebanyakan dari sanksi itu dicabut pada 2016.

Gedung Putih juga mengumumkan pada Kamis bahwa AS sedang mempertimbangkan "sanksi bertarget" terhadap militer Myanmar menyusul kudeta terhadap pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.

“Kami sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu dan entitas yang terkait dengan militer,” kata penasihat keamanan nasional Joe Biden, Jake Sullivan pada konferensi pers.

Meskipun sejumlah laporan dari Myanmar menunjukkan protes jalanan terbatas mengingat background berdarah pemerintah militer negara itu, penentang kudeta masih ditahan di Myanmar.

Win Htein (79), seorang pria yang telah berperang bersama Aung San Suu Kyi melawan militer Myanmar selama bertahun-tahun, juga ditangkap pada Jumat pagi di rumah putrinya di Yangon, ibu kota ekonomi Myanmar.

Dia mengatakan sebelum penangkapannya bahwa dia berharap akan ditangkap tetapi tidak khawatir. “Kami terbiasa dengan perjuangan damai,” kata Win Htein.

Dengan menjelaskan bahwa militer harus menghormati hasil pemilu, dia meminta komunitas internasional untuk mendukung perjuangan mereka untuk demokrasi.

Militer Myanmar telah merebut kekuasaan, dengan mengklaim pemilihan parlemen dicurangi, tetapi pengamat internasional mengatakan mereka tidak melihat adanya masalah besar dengan proses pemilihan. (hry)

 

3952177

Kunci-kunci: Dewan Keamanan ، Menolak ، Mengecam ، Kudeta ، Myanmar
Nama:
Email:
* Komentar Anda:
* captcha:
\